Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Berangkat dari persamaan pandangan para pimpinan lembaga negara pada pertemuan tanggal 24 Mei 2011 di Mahkamah Konstitusi, yang menghendaki perlunya dilakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia, maka para pimpinan lembaga negara menyepakati untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi untuk warga negara Indonesia. Atas dasar pertemuan itulah, maka lahir Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2013, dengan tujuan untuk:

  1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat
  2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan menyamakan persepsi mengenai konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan dengan tujuan menjadi center of excellence. Keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga. Dengan didirikannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menggagas dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepribadian masyarakat.

Simultan

Simultan

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

  • Profil Peserta
  • Booklet Kegiatan
  • Materi Kegiatan
  • Manajemen Kamar
  • Pre-Test dan Post-Test
  • Kuesioner Evaluasi
  • E-Sertifikat

   Login   

Kegiatan

Kegiatan

KALENDER AKADEMIK


Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Peningkatan Pemahaman HKWN

Bimbingan Teknis Hukum Acara MK

Lomba/Kompetisi

Seminar/Lokakarya/Halaqoh

Kegiatan Lain

Libur
STATISTIK

Wakil Ketua MK: Jadikan Pilkada 2024 sebagai Momentum Meraih Kepercayaan Publik

Kamis, 19 September 2024 | 08:12 WIB

Jakarta, Humas Mkri - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra Menyampaikan Ceramah Kunci Sekaligus Membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Php Kada) Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan Iv. Kegiatan Ini ...

Bimtek bagi KPU Memperkuat Kapasitas Hadapi Kompleksitas Pilkada

Rabu, 18 September 2024 | 06:15 WIB

Bogor, Humas Mkri - Dalam Rangka Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Pada 27 November 2024 Mendatang, Anggota Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Tahun 2024. ...

Potensi Masalah dan Sikap KPU Hadapi Sengketa Pilkada Serentak 2024

Selasa, 10 September 2024 | 21:09 WIB

Bogor, Humas Mkri - Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Tahun 2024, Memasuki Hari Kedua, Pada Selasa (10/9/2024). Sejumlah 160 Anggota Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menyimak Serangkaian Materi Terkait Kepemiluan Di ...

Saldi Isra: Bawaslu Mitra Strategis MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Selasa, 03 September 2024 | 21:17 WIB

Bogor, Humas Mk - Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Yang Akan Berlangsung Pada November Mendatang, Mahkamah Konstitusi (Mk) Turut Bersiap Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Php Kada 2024). Sebagai Langkah Persiapan, Mk ...

KPU Sebut Kesalahan Pencatatan Sudah Diperbaiki di Dapil Kalsel I

Selasa, 14 Mei 2024 | 16:22 WIB

Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Kembali Menggelar Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dpr Ri Dapil Kalimantan Selatan I, Pada Selasa (13/5/2024). Permohonan Dari Partai Demokat Ini Teregistrasi Dengan Nomor 196-01-03-22/Phpu.Dpr-Dprd-Xxii/2024. Sidang ...

Sarana Pengaduan

Sarana Pengaduan

Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut penyaluran tindaklanjut, pengarsipan, pemantauan dan pelaporan. Pengadu adalah seluruh pihak baik warganegara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada Pengelola pengaduan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan di bidang Komunikasi dan informatika, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun sarana pengaduan bisa melalui link dibawah ini:

Kontak

Kontak Kami

Lokasi:

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750

Telepon:

(021) 2352 9000 ext. 18979

Whatsapp:

085157929660

Jam Kerja:

Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB

Jumat : 07.00 s.d. 16.00 WIB

Sabtu dan Minggu : Libur

Saran / Masukkan

Kirim Saran / Masukan disini