MK Bukan Lembaga di Menara Gading

Diunggah pada : friday , 08 Apr 2022 10:44

 

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusui (MK) bukan lembaga yang ada di menara gading karena ada banyak contoh perkara yang diajukan perseorangan warga negara dan oleh MK dikabulkan yang berdampak membawa perubahan pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Sehingga Bapak/Ibu Guru dapat pula menjadi pembawa perubahan besar tak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga bagi masyarakat dan negara.

Demikian ilustrasi yang disampaikan Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz untuk mengenalkan MK lebih dekat kepada para Guru Penggerak dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II secara daring dari Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Dalam pembahasan berjudul “Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945” ini, Faiz mengajak para Guru Penggerak untuk lebih memahami kedudukan dan kewenangan MK, aspek-aspek umum hukum acara MK, dan hukum acara pengujian undang-undang. Saat mengulas pengujian peraturan perundang-undangan, Faiz menjabarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Dari hierarki tersebut, hanya undang-undang yang dapat dilakukan pengujiannya di MK. Sementara peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri dan lainnya dapat diujikan ke Mahkamah Agung,” jelas  Faiz yang didampingi Santhy Kustrihardiani dari Pusdik MK sebagai moderator.

Berikutnya Faiz menjabarkan secara runut dan jelas mengenai prinsip persidangan, hukum acara dengan berbagai jenis pengujian yang dapat dilakukan di MK, dan para pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK.

 

Teknik Penyusunan Permohonan

Pada kesempatan berikutnya, Panitera Pengganti MK Rizki Amelia memberikan arahan mengenai teknis penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021, Rizki menjelaskan para pihak dalam persidangan di MK, yakni Pemohon, Pemberi keterangan, dan Pihak Terkait. Para pihak ini dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.

“Perlu dipahami bahwa antara kuasa hukum dan pendamping itu berbeda. Kuasa hukum pada persidangan memiliki hak untuk berbicara atas kuasa yang telah diberikan kepadanya dari pemberi kuasa. Sementara pendamping tidak memiliki hak berbicara di dalam persidangan karena sifatnya hanya menemani Pemohon. Jadi tidak ada hak untuk jawab menjawab  dengan para hakim,” jelas Rizki.

Usai mendapatkan materi dari dua pemateri pada hari ketiga ini, para guru penggerak kemudian dibagi dalam delapan kelas kecil untuk melaksanakan tugas praktik mandiri dengan dipandu oleh para panitera pengganti MK.

 

Penulis: Sri Pujianti

Editor: Nur R.

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750
(021) 2352 9000 ext. 18979
[email protected]



Jam Kerja
Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB
Jumat : 07.00 s.d. 16.00 WIB
Sabtu dan Minggu : Libur



SARAN / MASUKAN


© Copyright 2014-2020 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.