Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi Advokat Angkatan II

2019-01-24 16:00:00 s/d 2019-01-24 18:45:00

Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berbasis TIK & Praktek Pengajuan Permohonan & Ket. Pihak Terkait secara Online
Diunduh Sebanyak :604
Pemateri : PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bahan Praktek Teknologi Informasi dan Komunikasi
Diunduh Sebanyak :1025
Pemateri : PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Soal Penyusunan Keterangan Pihak Terkait DPR dan DPRD dalam Perkara PHPU Tahun 2019
Diunduh Sebanyak :803
Pemateri : Mahkamah Konstitusi
Pedoman (Template) Penyusunan Keterangan Pihak Terkait DPR dan DPRD dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Diunduh Sebanyak :671
Pemateri : Mahkamah Konstitusi
Soal Penyusunan Permohonan Pemohon DPR dan DPRD dalam Perkara PHPU Tahun 2019
Diunduh Sebanyak :665
Pemateri : Mahkamah Konstitusi
Pedoman (Template) Penyusunan Permohonan Pemohon DPR dan DPRD dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Diunduh Sebanyak :596
Pemateri : Mahkamah Konstitusi
Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD dan DPD Tahun 2019
Diunduh Sebanyak :763
Pemateri : Mahkamah Konstitusi
Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Diunduh Sebanyak :638
Pemateri : Panitera Mahkamah Konstitusi - Bapak Muhidin, S.H., M.Hum.
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Diunduh Sebanyak :823
Pemateri : YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo, S,H., M.H.
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750
(021) 2352 9000 ext. 18979
[email protected]



Jam Kerja
Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB
Jumat : 07.00 s.d. 16.00 WIB
Sabtu dan Minggu : Libur



SARAN / MASUKAN


© Copyright 2014-2020 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.