PusdikMK- Beranda
- LKE WBBM
LKE WBBM
LKE WBBM
| A. | PENGUNGKIT | 60.00 | PILIHAN | JAWABAN | NILAI | % | URAIAN JAWABAN | BUKTI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | PEMENUHAN | 30.00 | ||||||||||
| I. | Managemen Perubahan | 653 | ||||||||||
| 1. | Penyusunan Tim Kerja | 0.5 | ||||||||||
| a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah membentuk tim pembangunan zona integritas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. | LINK | ||||||
| b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melibatkan seluruh pegawai dalam tim pembangunan zona integritas yang dibagi kedalam 6 area perubahan. Pembentukan tim berdasarkan mekanisme pemilihan sesuai dengan pengalaman dan kompetensi masing-masing pegawai. | LINK | ||||||
| 2. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | ||||||||||
| a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan telah menyusun rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang telah disahkan melalui Nota DInas | LINK | ||||||
| b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang didalamnya terdapat target-target prioritas yang sejalan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. | LINK | ||||||
| c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memanfaatkan seluruh media komunikasi dan media sosial untuk sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pengguna layanan dan tim pembangunan zona integritas. | LINK | ||||||
| 3. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | ||||||||||
| a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan seluruh rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas yang dapat dilihat dalam laporan pelaksanaan yang disusun setiap akhir tahun. | LINK | ||||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas | LINK | ||||||
| c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas | LINK | ||||||
| 4. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1.5 | ||||||||||
| a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan role model yang bertugas sebagai teladan dan contoh bagi bawahan yang dipimpinnya serta selalu memberikan motivasi kepada seluruh pegawai kearah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan tugasnya sehari- hari dan juga dalam rangka pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui SK Sekjen MK Nomor 138.6 Tahun 2024 tentang Role Model Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 | LINK | ||||||
| b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menetapkan 2 orang agen perubahan yang bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai yang lainnya ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Sekjen MK Nomor 138.7 Tahun 2024 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 | LINK | ||||||
| c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berkomitmen terus membangun lingkungan dan budaya kerja yang searah dengan core Values ASN BerAKHLAK | LINK | ||||||
| d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan dalam pencapaiannya selalu dilakukan monitoring evaluasi serta dialog kinerja secara berkala | LINK | ||||||
| II. | PENATAAN TATALAKSANA | 670 | ||||||||||
| 1. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | ||||||||||
| a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun SOP seluruh pegawai yang diselaraskan dengan peta proses bisnis Mahkamah Konstitusi, antara lain salah satunya dengan pengangkatan JF Penyuluh Hukum sesuai dengan kebutuhan organisasi | LINK | ||||||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A/B/C/D/E | A | 1 | Seluruh proses bisnis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan untuk mendukung pelayanan yang optimal, salah satunya menyusun kurikulum dan dokumen SAP sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | LINK | ||||||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A/B/C/D/E | A | 1 | SOP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan | LINK | ||||||
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | ||||||||||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Pengukuran Kinerja di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi e-kinerja BKN | LINK | ||||||
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Operasional manajemen SDM di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi, salah satunya melalui sistem informasi Manajemen Talenta Pegawai, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Pusdik. Selain itu, dalam identifikasi kebutuhan pengembangan pegawai di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, telah dilakukan melalui teknologi informasi. | LINK | ||||||
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Pemberian layanan kepada publik di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SIMULTAN dan Microsite | LINK | ||||||
| d. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik | LINK | ||||||
| 3. | Keterbukaan Informasi Publik | 0.5 | ||||||||||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A/B/C | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah menyusun kebijakan keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh seluruh unit kerja | LINK | ||||||
| b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait keterbukaan informasi publik melalui media yang dikelola oleh unit kerja | LINK | ||||||
| III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | 683 | ||||||||||
| 1. | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | 0.25 | ||||||||||
| a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Y/T | Ya | 1 | Kebutuhan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan mengacu kepada peta jabatan yang telah disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi | LINK | ||||||
| b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Pada tahun 2017 terdapat pegawai rekrutmen murni yang merupakan pegawai yang melamar untuk formasi jabatan di Pusdik. Penempatan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun dan diajukan ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi. Pada Tahun 2024 terdapat pengangkatan PNS untuk ditempatkan sebagai Pengelola Keuangan di Pusdik. | LINK | ||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap para pegawai sesuai dengan kebutuhan agar kinerja terus meningkat | LINK | ||||||
| 2. | Pola Mutasi Internal | 0.5 | ||||||||||
| a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Y/T | Ya | 1 | Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan | LINK | ||||||
| b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A/B/C/D/E | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan | LINK | ||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Y/T | Ya | 1 | Proses mutasi pegawai dilaksanakan dengan menggunakan Manajemen Talenta melalui aplikasi Simantap, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerjanya, antara lain dilihat dari aspek kinerja dan rekam jejak yang bersangkutan | LINK | ||||||
| 3. | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | 1.25 | ||||||||||
| a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan analisis kebutuhan diklat kepada seluruh pegawai yang kemudian disampaikan melalui nota dinas usulan kebutuhan diklat ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | LINK | ||||||
| b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A/B/C/D | A | 1 | Rencana pengembangan kompetensi pegawai di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai yang tercatat dalam Simantap | LINK | ||||||
| c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Kesenjangan kompetensi pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diidentifikasi melalui Training Need Analysis, kemudian hal tersebut menjadi dasar dalam rencana pengembangan pegawai sesuai GAP kompetensinya | LINK | ||||||
| d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | LINK | ||||||
| e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai | LINK | ||||||
| f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A/B/C | A | 1 | Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala | LINK | ||||||
| 4. | Penetapan kinerja individu | 2 | ||||||||||
| a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh penetapan kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) | LINK | ||||||
| b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh ukuran kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | LINK | ||||||
| c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A/B/C/D/E | A | 1 | Pengukuran kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilakukan secara berkala setiap bulan melakui aplikasi e-Kinerja BKN. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja beralih dari aplikasi internal ke aplikasi e-kinerja BKN | LINK | ||||||
| d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Y/T | Ya | 1 | Hasil penilaian kinerja individu di Mahkamah Konstitusi telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | LINK | ||||||
| 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | 0.75 | ||||||||||
| a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi | LINK | ||||||
| 6. | Sistem Informasi Kepegawaian | 0.25 | ||||||||||
| a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A/B/C | A | 1 | Data informasi kepegawaian di Mahkamah Konstitusi dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai secara realtime | LINK | ||||||
| IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 708 | ||||||||||
| 1. | Keterlibatan pimpinan | 2.5 | ||||||||||
| a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A/B/C | A | 1 | Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang | LINK | ||||||
| b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A/B/C | A | 1 | Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai Pusdik | LINK | ||||||
| c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A/B/C/D | A | 1 | Pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja individu dan unit kerja serta menindaklanjuti hasil pemantauan secara berkala | LINK | ||||||
| 2. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2.5 | ||||||||||
| a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang yang sesuai dengan tujuan organisasi | LINK | ||||||
| b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Y/T | Ya | 1 | Dokumen perencanaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berorientasi hasil | LINK | ||||||
| c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024 | LINK | ||||||
| d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A/B/C/D | A | 1 | Indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memenuhi kriteria SMART, yang berorientasi pada pencapaian sasaran kerja | LINK | ||||||
| e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Y/T | Ya | 1 | Laporan Kinerja unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah disusun tepat waktu sebelum tenggat yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan | LINK | ||||||
| f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A/B/C | A | 1 | Seluruh pelaporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memberikan informasi tentang kinerja | LINK | ||||||
| g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Y/T | Ya | 1 | Mekanisme informasi kinerja pegawai telah menggunakan Sistem Informasi, baik yang terpusat maupun yang dikelola langsung oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | LINK | ||||||
| h. | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A/B/C | A | 1 | Pengelolaan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | LINK | ||||||
| V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 722 | ||||||||||
| 1. | Pengendalian Gratifikasi | 1.5 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi baik kepada internal ataupun pengguna layanan secara rutin | LINK | ||||||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi | LINK | ||||||
| 2. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1.5 | ||||||||||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | A/B/C/D/E | A | 1 | Sistem Pengendalian dilakukan melalui penandatangan Pakta Integritas Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi | LINK | ||||||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Profil Resiko terhadap pelaksanaan kebijakan | LINK | ||||||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A/B/C | A | 1 | Untuk meminimalisir risiko, Pusdik telah memiliki dokumen Pemantauan Risiko | LINK | ||||||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A/B/C | A | 1 | SPI dikomunikasi kepada seluruh pengguna layanan melalui kegiatan penjelasan teknis pada saat pemaparan terkait pakta integritas | LINK | ||||||
| 3. | Pengaduan Masyarakat | 1.5 | ||||||||||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan pemetaan melalui laporan Pengaduan Masyarakat secara berkala | LINK | ||||||
| b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Y/T | Ya | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat | LINK | ||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat | LINK | ||||||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti rekomendasi terhadap pengaduan masyarakat | LINK | ||||||
| 4. | Whistle-Blowing System | 1.5 | ||||||||||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Y/T | Ya | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi secara berkala telah melaporkan penanganan WBS | LINK | ||||||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan evaluasi terhadap penanganan WBS | LINK | ||||||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap penanganan WBS | LINK | ||||||
| 5. | Penanganan Benturan Kepentingan | 1.5 | ||||||||||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan identifikasi terhadap benturan kepentingan | LINK | ||||||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan melalui nota dinas | LINK | ||||||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan implementasi penanganan benturan kepentingan | LINK | ||||||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | LINK | ||||||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | LINK | ||||||
| VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 746 | ||||||||||
| 1. | Standar Pelayanan | 1 | ||||||||||
| a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Kebijakan terkait Standar Pelayanan | LINK | ||||||
| b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memaklumatkan Standar Pelayanan | LINK | ||||||
| c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan reviu secara berkala dan perbaikan atas Standar Pelayanan | LINK | ||||||
| d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Y/T | Ya | 1 | Standar Pelayanan telah dipublikasikan kepada pengguna layanan melalui buku panduan kegiatan | LINK | ||||||
| 2. | Budaya Pelayanan Prima | 1 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah meningkatan kompetensi melalui Pelatihan pelayanan prima bagi petugas pemberi layanan | LINK | ||||||
| b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A/B/C/D | A | 1 | LINK | |||||||
| c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan | LINK | ||||||
| d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak layak standar | LINK | ||||||
| e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki layanan yang terintegrasi | LINK | ||||||
| f. | Terdapat inovasi pelayanan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan berbagai inovasi terhadap layanan pengguna | LINK | ||||||
| 3. | Pengelolaan Pengaduan | 1 | ||||||||||
| a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah sarana pengaduan dan konsultasi pelayanan melalui berbagai media yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | LINK | ||||||
| b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A/B/C | A | 1 | Telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan melalui SK Sekretaris Jenderal MK | LINK | ||||||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan evaluasi atas penanganan keluhan dan Konsultasi | LINK | ||||||
| 4. | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan | 1 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan SKM secara berkala terhadap pengguna layanan | LINK | ||||||
| b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A/B/C | A | 1 | Hasil SKM telah dipublikasikan melalui berbagai media yang dapat diakses masyarakat | LINK | ||||||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukant indaklanjut atas hasil SKM | LINK | ||||||
| 5. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1 | ||||||||||
| a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi guna memberikan kemudahan dalam pelayanan | LINK | ||||||
| b. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah membangun database yang terintegrasi melalui aplikasi SIMULTAN sehingga pengguna layanan hanya menggunakan satu login untuk beberapa kebutuhan selama penyelenggaraan pendidikan | LINK | ||||||
| c. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan secara terus menerus dengan memperhatikan evaluasi dari pengguna layanan | LINK | ||||||
| II. | REFORM | |||||||||||
| I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | 776 | ||||||||||
| 1. | Komitmen dalam perubahan | 2 | ||||||||||
| a. | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | 0-100% | 100% | 1.00 | Agen Perubahan Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah membuat rencana kerja/tindak | LINK | ||||||
|
Jumlah | 2 | ||||||||||
|
Jumlah | 3 | ||||||||||
| b. | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | 0-100% | 100% | 1.00 | Sudah dilakukan beberapa perubahan melalui rencana tindak yang telah ditetapkan oleh agen perubahan | LINK | ||||||
|
Jumlah | 3 | LINK | |||||||||
|
Jumlah | 3 | LINK | |||||||||
| 2. | Komitmen Pimpinan | 1 | ||||||||||
| a. | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | A/B/C/D/E | A | 1 | Data dukung sudah lengkap | LINK | ||||||
| 3. | Membangun Budaya Kerja | 1 | ||||||||||
| a. | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa membangun budaya kerja yang positif berdasarkan nilai-nilai organisasi antara lain nilai religiusitas, integritas, dan profesionalitas dalam tugas sehari-hari yang telah diintegrasikan kedalam SOP. | LINK | ||||||
| II. | PENATAAN TATALAKSANA | 784 | ||||||||||
| 1. | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0.5 | ||||||||||
| a. | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Telah disusun peta proses bisnis disesuaikan dengan proses penyederhanaan jabatan di Mahkamah Konstitusi | LINK | ||||||
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1 | ||||||||||
| a. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menerapkan SPBE yang terintegrasi yaitu SIMULTAN untuk memberikan kemudahan pelayanan kegiatan pendidikan dari registrasi hingga peserta mendapatkan sertifikat melalui singgle login. | LINK | ||||||
| b. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | A/B/C | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sistem administrasi menggunakan SPBE yang terintegrasi guna kemudahan pelayanan internal organisasi yang lebih baik. | LINK | ||||||
| 3. | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2 | ||||||||||
| a. | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menerapkan transformasi digital dalam proses pelayanan utama yaitu layanan kegiatan pendidikan, dari yang sebelumnya menggunakan banyak kertas berubah menjadi penggunaan sistem informasi yang terintegrasi | LINK | ||||||
| b. | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A/B/C/D/E | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah melakukan transformasi digital dalam bidang pemerintahan melalui sistem informasi yang terintegrasi sehingga mengurangi penggunaan berkas fisik. | LINK | ||||||
| c. | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan transformasi digital dalam bidang pelayanan publik yang juga menjadi bidang proses bisnis utama melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi bagi peserta pendidikan | LINK | ||||||
| III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | 794 | ||||||||||
| 1. | Kinerja Individu | 1.5 | ||||||||||
| a. | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | A/B/C | A | 1 | Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dievaluasi sehingga ukuran capaian kinerja telah berorientasi hasil dan disesuaikan dengan level kinerja pegawai yang saling terkait | LINK | ||||||
| 2. | Assessment Pegawai | 1.5 | ||||||||||
| a. | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | A/B/C | A | 1 | Hasil assesment pegawai diukur secara detail melalui beberapa indikator dalam manajemen talenta yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mutasi dan pengembangan karir pegawai | LINK | ||||||
| 3. | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2 | ||||||||||
| a. | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | 0-100% | 0.96% | 0.01 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa berkomitmen untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui evaluasi setiap bulannya | LINK | ||||||
|
Jumlah | 104 | Laporan Kepegawaian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022 | |||||||||
|
Jumlah | 100 | Laporan Kepegawaian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023 | |||||||||
|
Jumlah | |||||||||||
| IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 801 | ||||||||||
| 1. | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | 2 | ||||||||||
| a. | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | 0-100% | 100% | 1.00 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki capaian kinerja 100 persen pada tahun 2023 | LAKIP Pusdik 2023 | ||||||
|
Jumlah | 2 | ||||||||||
|
Jumlah | 2 | ||||||||||
| 2. | Pemberian Reward and Punishment | 1.5 | ||||||||||
| a. | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | A/B/C/D | A | 1 | Hasil capaian/monitoring kinerja yang dilakukan setiap bulan dijadikan bahan dalam pemberian reward dan punishment | LINK | ||||||
| 3. | Kerangka Logis Kinerja | 1.5 | ||||||||||
| a. | Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun cascading kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi dan memiliki keterkaitan hingga level staf | LINK | ||||||
| V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 808 | ||||||||||
| 1. | Mekanisme Pengendalian | 0 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | A/B/C/D/E | A | 1 | Telah dilakukan mekanisme pengendalian melalui pengawasan secara berjenjang | LINK | ||||||
| 2. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3 | ||||||||||
| a. | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | 0-100% | 100% | 1.00 | Tidak adanya pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | LINK | ||||||
|
Jumlah | Tidak terdapat pegaduan masyarakat di Pusdik | ||||||||||
|
Jumlah | Tidak terdapat pegaduan masyarakat di Pusdik | ||||||||||
|
Jumlah | Tidak terdapat pegaduan masyarakat di Pusdik | ||||||||||
| 3. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2 | ||||||||||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | 0 | ||||||||||
| a. | Persentase penyampaian LHKPN | 0-100% | 100% | 1.00 | Seluruh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah rutin melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi LHKPN KPK setiap tahunnya | LINK | ||||||
| b. | Jumlah yang harus melaporkan | Jumlah | 16 | 16.00 | ||||||||
|
Jumlah | 1 | ||||||||||
|
Jumlah | 5 | ||||||||||
|
Jumlah | 10 | ||||||||||
| d. | Jumlah yang sudah melaporkan | Jumlah | 16 | 16.00 | ||||||||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN) | 0 | ||||||||||
| a. | Persentase penyampaian Non LHKPN | 0-100% | 100% | 1.00 | Seluruh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah rutin melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi LHKPN KPK setiap tahunnya | LINK | ||||||
| b. | Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN) | Jumlah | 0.00 | |||||||||
|
Jumlah | |||||||||||
|
Jumlah | |||||||||||
|
Jumlah | |||||||||||
| d. | Jumlah yang sudah melaporkan | Jumlah | 0.00 | |||||||||
| VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 818 | ||||||||||
| 1. | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2.5 | ||||||||||
| a. | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
A/B/C/D | A | 1 | Upaya dan Inovasi yang dilakukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan dituangkan melalui standar pelayanan Pusdik | LINK | ||||||
| b. | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi |
0-100% | 100% | 1.00 | Seluruh pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dilakukan perubahan untuk memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan yang terintegrasi melalui aplikasi sehingga pelayanan lebih cepat, terpadu dan singkat. | LINK | ||||||
|
Jumlah | 1 | ||||||||||
|
Jumlah | 1 | ||||||||||
| 2. | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2.5 | ||||||||||
| a. | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | A/B/C/D | A | 1 | Penanganan pengaduan pelayanan dalam kegiatan pendidikan dilakukan melalui beberapa media yang memberikan respon yang cepat dan dilaporkan secara berkala | LINK | ||||||
| B | HASIL | |||||||||||
| I. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | |||||||||||
| 1. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 17.5 | 0-4 | 3.84 | 3.84 | LINK | ||||||
| 2. | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5 | 0-100% | 100% | 1.00 | Capaian Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan | https://s.mkri.id/microsite/documents/wbkwbbm_1722222700_883614d4633bb32a5877.pdf | |||||
| II. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | |||||||||||
| 1. | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 17.5 | 0-4 | 3.73 | 3.73 | LINK | ||||||