PusdikMK- Beranda
- LKE WBBM
LKE WBBM
LKE WBBM
| A. | PENGUNGKIT | 60.00 | PILIHAN | JAWABAN | NILAI | % | URAIAN JAWABAN | BUKTI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | PEMENUHAN | 30.00 | ||||||||||
| I. | Managemen Perubahan | 2278 | ||||||||||
| 1. | Penyusunan Tim Kerja | 0.5 | ||||||||||
| a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Y/T | Ya | 1 | Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai salah satu unit kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM Tahun 2026 dan kemudian membentuk Tim Pelaksananya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi | LINK
SK Pembangunan ZI Mahkamah Konstitusi SK Tim ZI Pusdik Tahun 2026 |
||||||
| b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melibatkan seluruh pegawai dalam tim pembangunan zona integritas yang dibagi kedalam 6 area perubahan. Pembentukan tim berdasarkan mekanisme pemilihan sesuai dengan pengalaman dan kompetensi masing-masing pegawai dan disosialisasikan dalam kegiatan Dialog KInerja pada Bulan Februari 2026 | LINK
Mekanisme pemilihan ZI Pusdik Tahun 2026 SK Tim ZI Pusdik 2026 Sosialisasi Tim Kerja |
||||||
| 2. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | ||||||||||
| a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan telah menyusun rencana kerja pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada seluruh area perubahan | LINK
Rencana Kerja Pembangunan ZI Pusdik 2026 Sosialisasi Rencana Kerja ZI 2026 |
||||||
| b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun target-target prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai komitmen untuk melakukan continuous improvement yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas | LINK
Rencana Kerja Pembangunan ZI Pusdik Tahun 2026 |
||||||
| c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memanfaatkan seluruh media komunikasi dan media sosial untuk sosialisasi pembangunan WBBM baik untuk internal maupun pengguna layanan di setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan | LINK
Mekanisme Sosialisasi Pembangunan ZI Pusdik Sosalisasi Pembangunan ZI dan Rencana Kerja ZI Tahun 2026 Screenshot informasi ZI Pusdik di youtube MK |
||||||
| 3. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | ||||||||||
| a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja dari masing-masing area dalam rangka pembangunan ZI menuju WBBM, hal ini tertuang dalam laporan monitoring dan evaluasi serta dilakukan pembahasannya pada kegiatan dialog kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk melihat pelaksanaan berbagai kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan | LINK
Laporan Monev ZI Tahun 2025 Pembahasan Evaluasi ZI 2025 Laporan Monev Rencana Aksi ZI TW I Tahun 2026 |
||||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A/B/C/D | A | 1 | Pimpinan secara berkala telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, kegiatan tesebut telah tertuang dalam Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB dan ZI serta masuk dalam pembahasan salah satu agenda Dialog Kinerja yang dipimpin langsung oleh Kapusdik | LINK
Laporan Monev ZI Tahun 2025 Pembahasan Evaluasi ZI Tahun 2025 Laporan Monev Rencana Aksi ZI TW I Tahun 2026 |
||||||
| c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dari tim internal, hal ini tertuang dalam rencana kerja pembangun ZI Tahun 2026 yang mendasarkan pada rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya | LINK
Laporan Monev dan Tindak Lanjut ZI Tahun 2025 Rencana Kerja ZI 2026 atas hasil evaluasi Tahun 2025 Laporan Monev Rencana Aksi ZI TW I Tahun 2026 |
||||||
| 4. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1.5 | ||||||||||
| a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Y/T | Ya | 1 | Pimpinan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditetapkan sebagai role model yang menjadi katalisator perubahan serta selalu memberikan motivasi kepada seluruh pegawai kearah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan tugasnya sehari- hari dan juga dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, hal ini telah dituangkan dalam rencana kerja Role Model | LINK
SK Role Model Pusdik 2026 |
||||||
| b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menetapkan 2 orang pegawai sebagai agen perubahan yang bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai yang lainnya ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan tugas dan terutama yang berhubungan dengan percepatan pembangunan Zona Integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, hal ini telah tertuang dalam dokumen rencana tindak Agen Perubahan | LINK
SK Agen Perubahan Pusdik Tahun 2026 Rencana Tindak Agen Perubahan 2026 |
||||||
| c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berkomitmen untuk membangun pola pikir dan budaya kerja yang searah dengan internalisasi core Values ASN BerAKHLAK dalam bentuk kegiatan coffee morning dan dialog kinerja sebagai upaya untuk mengurangi resistensi atas perubahan dan evaluasi capaian kinerja individu | LINK | ||||||
| d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas yang tergabung dalam area-area perubahan, melalui kegiatan dialog kinerja dan coffee morning yang dilakukan secara berkala, seluruh pegawai dapat memberikan usulan serta rekomendasi perbaikan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan. Sebagai komitmen, target pembangunan ZI pada masing-masing area telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja masing-masing individu | LINK | ||||||
| II. | PENATAAN TATALAKSANA | 2295 | ||||||||||
| 1. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | ||||||||||
| a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun SOP pelaksanaan kegiatan yang diselaraskan dengan peta proses bisnis Mahkamah Konstitusi | LINK
DOKUMEN SOP Pusdik Persekjen Nomor 32 Tahun 2022 - Peta Proses Bisnis |
||||||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A/B/C/D/E | A | 1 | Seluruh proses bisnis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan untuk mendukung pelayanan yang optimal, salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan melalui MKLC sebagai salah satu inovasi layanan pendidikan | LINK
DOKUMEN SOP Pusdik Persekjen Nomor 32 Tahun 2022 - Peta Proses Bisnis Narasi SOP dalam Pelaksanaan Tugas |
||||||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A/B/C/D/E | A | 1 | Telah dilakukan review dan perbaikan secara berkala terhadap SOP di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang dilakukan baik dengan pembahasan secara langsung atau review secara tertulis | LINK
Laporan Dialog Kinerja Bulan April Tahun 2025 Nodin Pembaruan SOP Pada Aplikasi e-SOP Dokumen SOP Pusdik Nodin Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi e-sop |
||||||
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | ||||||||||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Pengukuran Kinerja di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi e-kinerja BKN, selain itu pengukuran kinerja dapat dimonitor melalui aplikasi SIMANTAP dan pelaporan terhadap capaian kinerja unit kerja dilaporkan secara berkala dan berjenjang | LINK
SS Aplikasi e-Kinerja BKN Rekap Simantap Profile Pusdik Nodin Laporan Capaian Kinerja Pusdik Bulan Desember Tahun 2025 Nodin Laporan Capaian Kinerja TW IV Tahun 2025 Level Individu Laporan Capaian Individu Pusdik 2026 |
||||||
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Manajemen SDM di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIASN BKN, selain itu terdapat layanan dashboard pegawai yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di Mahkamah Konstitusi sebagai inovasi operasionalisasi manajemen SDM, salah satunya digunakan untuk melakukan presensi kehadiran | LINK
SS Aplikasi SI ASN BKN Rekap Absen Dashboard_Januari_Mastiur Afrilidiany Pasaribu |
||||||
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A/B/C | A | 1 | Pemberian layanan kepada publik, khususnya penerima layanan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi, baik yang sifatnya terpusat melalui Website dan media sosial MK maupun melalui platform e-learning (MKLC ) dan Microsite Pusdik | LINK
SS Jenis-Jenis Layanan Aplikasi MKLC SS Informasi Microsite Pusdik SS Website MKRI |
||||||
| d. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik melalui pembahasan dalam dialog kinerja maupun rapat koordinasi teknis dengan unit Pustik sebagai penanggungjawab Teknologi Ingormasi di MK, hal ini telah tertuang dalam laporan evaluasi | LINK
Evaluasi MKLC dengan TIK Laporan SKM Semester 2 Tahun 2025 Laporan SKM Triwulan I Tahun 2026 Laporan Pengembangan dan Evaluasi MKLC Tahun 2025 Monev Pengukuran Kerja dalam Dialog Kinerja |
||||||
| 3. | Keterbukaan Informasi Publik | 0.5 | ||||||||||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A/B/C | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah menyusun kebijakan keterbukaan informasi publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat didalam proses untuk pemutakhiran informasi tersebut | LINK
SK Tim PPID MK Tahun 2025 SK Sekjen - Tim E-Learning Mahkamah Konstitusi SS Informasi Publik MKLC-Microsite-Website-IG Mahkamah Konstitusi |
||||||
| b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait keterbukaan informasi publik melalui media yang dikelola oleh Pusdik dan juga telah dilakukan tindaklanjut, hal ini telah tertuang dalam Laporan SKM | LINK
Laporan SKM Semester 2 Tahun 2025 Laporan SKM Triwulan I Tahun 2026 Laporan SKM Semester 1 Tahun 2025 Laporan Evaluasi Pelayanan Publik 2025 |
||||||
| III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | 2308 | ||||||||||
| 1. | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | 0.25 | ||||||||||
| a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Y/T | Ya | 1 | Kebutuhan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan mengacu kepada peta jabatan yang telah disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi, antara lain kebutuhan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum | LINK
Persekjen Peta Jabatan Nodin Usulan JFPH MK |
||||||
| b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Penempatan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun sesuai jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan Surat Keputusan dan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi | LINK
Persekjen Peta Jabatan SK Pengangkatan JFPH MK SK Mutasi JFPH MK 2026 SK Mutasi JFPH MK 2026 Terbaru |
||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap para pegawai sesuai dengan kebutuhan agar kinerja terus meningkat, hal tersebut dapat dipantau melalui dashboard SIMANTAP | LINK
Usulan Rekomendasi Kebutuhan JFPH MK Rekomendasi Formasi JFPH MK Persetujuan Formasi JFPH Menpan SK Pengangkatan JFPH MK SK Mutasi JFPH MK 2026 ST Mutasi JFPH MK 2026 |
||||||
| 2. | Pola Mutasi Internal | 0.5 | ||||||||||
| a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Y/T | Ya | 1 | Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan untuk kepentingan pengembangan karier pegawai | LINK
SK P3K SK Mutasi Yahya dan Bambang Sugito SK Mutasi JFPH 2026 ST Mutasi JFPH MK |
||||||
| b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A/B/C/D/E | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan yang telah tercatat dan terukur melalui Manajemen Talenta sebagai bahan pertimbangan | LINK
SK Mutasi Yahya dan Bambang Sugito SK Mutasi JFPH MK 2026 ST Mutasi JFPH MK |
||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Y/T | Ya | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses mutasi pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi untuk perbaikan kinerjanya, antara lain dilihat dari aspek kinerja dan rekam jejak yang bersangkutan melalui aplikasi Manajemen Talenta | LINK
SK Mutasi Yahya dan Bambang Sugito SK Mutasi JFPH MK 2026 ST Mutasi JFPH MK 2026 |
||||||
| 3. | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | 1.25 | ||||||||||
| a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan analisis kebutuhan diklat melalui self assessment kepada seluruh pegawai yang kemudian disampaikan melalui nota dinas usulan kebutuhan diklat ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | LINK
Nodin Permintaan Pemetaan Pengembangan Kompetensi Pusdik Nodin Usulan Pengembangan Kompetensi Pusdik Hasil Nodin Pemetaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pusdik 2026 |
||||||
| b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A/B/C/D | A | 1 | Rencana pengembangan kompetensi pegawai di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai yang tercatat dalam Simantap dan SIASN BKN | LINK
Nodin Usulan Pengembangan Kompetensi ASN Pusdik 2026 |
||||||
| c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Kesenjangan kompetensi pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diidentifikasi melalui Training Need Analysis, kemudian hal tersebut menjadi dasar dalam rencana pengembangan pegawai sesuai GAP kompetensinya | LINK
Nodin Permintaan Pemetaan Pengembangan Kompetensi Pusdik 2026 Nodin Usulan Pengembangan Kompetensi Pusdik 2026 Hasil Nodin Pemetaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pusdik 2026 |
||||||
| d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | LINK
Nodin Permintaan Pemetaan Pengembangan Kompotensi Pusdik 2026 Nodin Usulan Pengembangan Kompotensi Pusdik 2026 Laporan Kegiatan PPHKWN bagi PPPK MK Laporan Pengembangan Kompotensi Pengelolaan E-Learning bagi Pegawai Pusdik MK Laporan Kegiatan PPHKWN Bagi PNS MK |
||||||
| e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun secara mandiri | LINK
Nodin Permintaan Pemetaan Pengembangan Kompetensi Pusdik Nodin Usulan Pengembangan Kompetensi Pusdik Laporan Kegiatan PPHKWN Bagi PPPK MK Laporan Pengembangan Kompotensi Pengelolaan E-Learning bagi Pegawai Pusdik MK Laporan Kegiatan BEST 2 Laporan Kegiatan PPHKWN Bagi PNS MK SS Peningkatan Nilai MT Melalui Pengembangan Kompotensi Laporan BIMTEK MC Laporan BIMTEK Keprotokolan.pdf |
||||||
| f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A/B/C | A | 1 | Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala | LINK
ST Pelatihan JFPH Ahli Pertama 2025 STTP Angga Putri Gardina STTP Edwin Aditya Irawan Nodin Usulan Pengembangan Kompetensi ASN Pusdik 2026 SS Peningkatan Nilai MT Melalui Pengembangan Kompetensi |
||||||
| 4. | Penetapan kinerja individu | 2 | ||||||||||
| a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh penetapan kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja telah selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) | LINK
SK Sekjen IKU 2025 s.d 2029 PK Pusdik Tahun 2026 Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029 Cascading Pusdik Berbasis SMART |
||||||
| b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A/B/C/D | A | 1 | Seluruh ukuran kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | LINK
SK Sekjen - IKU 2025 s.d 2029 PK Pusdik Tahun 2026 Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029 Cascading Pusdik Berbasis SMART |
||||||
| c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A/B/C/D/E | A | 1 | Pengukuran kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilakukan secara berkala setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja BKN | LINK
PK Pusdik Tahun 2026 Laporan Capaian Kinerja Pusdik 2025-2026 |
||||||
| d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Y/T | Ya | 1 | Hasil penilaian kinerja individu di Mahkamah Konstitusi telah dijadikan dasar untuk pemberian reward melalui Manajemen Talenta, Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki mekanisme Pemilihan Pegawai Terbaik sebagai reward Pegawai yang berprestasi | LINK
Pegawai Teladan Pusdik - Suhardi Persekjen 57 Tahun 2025 - Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan Pusdik 2025 BA Pemilihan EOTM - Semester 1 2025 BA Pemilihian EOTM - Semester 2 2025 |
||||||
| 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | 0.75 | ||||||||||
| a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi, salah satunya melalui pemilihan Employee of The Month sebagai salah satu bentuk apresiasi penegakan disiplin | LINK
BA Pemilihan EOTM - Semester 1 2025 BA Pemilihan EOTM - Semester 2 2025 Pegawai Teladan Pusdik - Suhardi Persekjen 12 Tahun 2026 - Disiplin Kehadiran Pegawai Laporan Kepegawaian Pusdik Tahun 2026 |
||||||
| 6. | Sistem Informasi Kepegawaian | 0.25 | ||||||||||
| a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A/B/C | A | 1 | Data informasi kepegawaian di Mahkamah Konstitusi dapat diakses oleh semua pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai secara realtime | LINK
Nodin Pemutakhiran Sertifikat Pengembangan Kompetensi Pegawai pada aplikasi SIMANTAP Nodin Pemutakhiran Data Mandiri pada MyASN SS DMS di My ASN |
||||||
| IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 2333 | ||||||||||
| 1. | Keterlibatan pimpinan | 2.5 | ||||||||||
| a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A/B/C | A | 1 | Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat secara langsung dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja melalui pembahasan dengan seluruh pegawai di unit kerja dalam bentuk dialog kinerja dan telah dituangkan dalam laporan | LINK
Laporan Dialog Kinerja Bulan Januari Tahun 2026 |
||||||
| b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A/B/C | A | 1 | Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja, dari menyusun cascading hingga perjanjian kinerja pegawai, semua pembahasan dilaksanakan dalam kegiatan dialog kinerja | LINK
Pembahasan IKU Pusdik dalam Dialog Kinerja Pembahasan Cascading Kinerja Pusdik dalam Dialog Kinerja |
||||||
| c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A/B/C/D | A | 1 | Pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan melalui laporan capaian kinerja individu, monitoring anggaran, rencana aksi dan penyerapan anggaran dan dilakukan pembahasan secara berkala melalui kegiatan dialog kinerja | LINK
Laporan Capaian Prioritas Nasional Rencana Aksi dan Penyerapan Pusdik Tahun 2026 Laporan Monev Anggaran Triwulan 1 Tahun 2026 Laporan Capaian Kinerja Pusdik 2025-2026 |
||||||
| 2. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2.5 | ||||||||||
| a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi antara lain dokumen Renstra MK 2025 - 2029, Indikator Kinerja Utama MK, PK dan RKT Pegawai Pusdik, Kalender Pendidikan Pusdik serta TOR dan RAB kegiatan yang direncanakan | LINK
Rencana Strategis MK 2025-2029 SK IKU Nomor 2.12 Tahun 2026 TOR RAB Pusdik Tahun 2026 PK dan RKT Pusdik Tahun 2026 Kalender Pendidikan Pusdik 2026 Cascading Pusdik Berbasis SMART |
||||||
| b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menetapkan target kinerja yang terukur dan memprioritaskan pencapaian hasil (outcome) dalam penyelesaian rutinitas aktivitas kerjanya, hal ini dalam terlihat dalam dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun, salah satunya dokumen Cascading yang dilengkapi penjelasan IKU SMART serta dokumen PK dan RKT Pegawai Pusdik | LINK
Rencana Strategis MK 2025-2029 SK IKU Nomor 2.12 Tahun 2026 TOR RAB Tahun 2026 PK dan RKT Pusdik Tahun 2026 Kalender Pendidikan Pusdik 2026 Cascading Pusdik Berbasis SMART |
||||||
| c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi | LINK
SK IKU Nomor 2.12 Tahun 2026 PK Pusdik Tahun 2026 Cascading Pusdik Berbasis SMART |
||||||
| d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A/B/C/D | A | 1 | Indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memenuhi kriteria SMART, yang berorientasi pada pencapaian hasil | LINK
SK IKU Nomor 2.12 Tahun 2026 PK PUsdik Tahun 2026 Cascading Pusdik Berbasis SMART |
||||||
| e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Y/T | Ya | 1 | Laporan Kinerja unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah disusun tepat waktu sebelum tenggat yang ditetapkan | LINK
Dokumen Permintaan dan Penyampaian LAKIP Pusdik LAKIP Pusdik Tahun 2025 SE Nomor 4 Tahun 2026 - Pedoman Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja Pusdik Tahun 2026 |
||||||
| f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A/B/C | A | 1 | Pelaporan kinerja di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memberikan informasi tentang pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan | LINK
LAKIP Pusdik Tahun 2025 Laporan Capaian Kinerja Kapus Ke Karorenkeu |
||||||
| g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Y/T | Ya | 1 | Mekanisme informasi kinerja pegawai telah menggunakan Sistem Informasi, baik yang terpusat maupun yang dikelola langsung oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, antara lain e-kinerja BKN, SIKD, SAKTI, SIVIKA, e-Pusdik dan MKLC | LINK
Aplikasi e-Pusdik Aplikasi e-Kinerja BKN Aplikasi SIKD Aplikasi SAKTI Aplikasi SIVIKA E-Learning MKLC |
||||||
| h. | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A/B/C | A | 1 | Pengelolaan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan telah ditetapkan melalui surat keputusan Sekjen serta telah dilakukan upaya peningkatan kapabilitasnya melalui pelatihan terkait | LINK
SK Tim Penyusun LAKIP MK SK Tim Kerja Pembangunan ELearning MKLC SK Tim Pelaksana EPSS MK 2026 SK Tim Penilai Internal EPSS MK 2026 Laporan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan E-Learning bagi Pegawai Pusdik MK ST Tim Microsite Pusdik |
||||||
| V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 2347 | ||||||||||
| 1. | Pengendalian Gratifikasi | 1.5 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi kepada pengguna layanan secara berkala, salah satunya dengan memasukkan materi tentang gratifikasi ke dalam kurikulum pembelajaran | LINK
Materi Bimtek KPK untuk Peserta MKRI SS Sosialisasi Anti Gratifikasi oleh Inspetorat Mekanisme Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas |
||||||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | Pengendalian Gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur standar pelayanan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, hal ini tertuang dalam Pakta Integritas yang di tandatangani seluruh pegawai, tercantum dalam dokumen standar pelayanan penyelenggaraan dan disampaikan ketika paparan penjelasan teknis | LINK
SK Unit Pengendalian Gratifikasi Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Penjelasan Teknis - PPHKWN Pusdik MKRI Pakta Integritas Pusdik 2026 |
||||||
| 2. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1.5 | ||||||||||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah membangun Pengendalian lingkungan sesuai dengan ketentuan yan telah ditetapkan Mahmakah Konstitusi, salah satunya dengan penandatangan Pakta Integritas seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi, kemudian menyusun standar pelayanan penyelenggaraan pendidikan serta melakukan identifikasi risiko terkait bisnis proses di Pusdik | LINK
Standar Pelayanan Penyelenggaraan Publik Profil Risiko Pusdik - Matriks Prioritas Risiko - Pernyataan Komitmen Pusdik MK Rencana Kerja ZI Pusdik 2026 Pakta Integritas Pusdik 2026 |
||||||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Profil Resiko terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan terhadap bisnis proses yang telah ditetapkan | LINK
Profil Risiko Pusdik - Matriks Risiko Prioritas - Pernyataan Komitmen Pusdik MK |
||||||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko, salah satunya dengan menyusun dokumen Manajemen Risiko sebagai upaya untuk mecegah terjadinya hal yang tidak diinginkan | LINK
Profil Risiko Pusdik - Matriks Risiko Prioritas - Pernyataan Komitmen Pusdik MK Standar Pelayanan Penyelenggaraan Publik Rencana Kerja ZI Pusdik 2026 Pakta Integritas Pusdik 2026 |
||||||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A/B/C | A | 1 | SPI telah dikomunikasi secara berkala kepada seluruh pengguna layanan melalui kegiatan penjelasan teknis terkait upaya pengendalian kepada semua pihak dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung | LINK
SK Unit Pengendalian Gratifikasi MK Penjelasan Teknis PPHKWN Pusdik Standar Pelayanan Penyelenggaraan Publik Pakta Integritas Pusdik MKRI |
||||||
| 3. | Pengaduan Masyarakat | 1.5 | ||||||||||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan implementasi pengaduan masyarakat terhadap para pengguna layanan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia | LINK
Persekjen Nomor 4.9 Tahun 2018 - Saluran Pengaduan Masyarakat di MK SS Saran dan Masukan di Microsite Laporan dan Tindak Lanjut Evaluasi Penangana DUMAS Pusdik TA 2025 |
||||||
| b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Y/T | Ya | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan tindaklanjut terhadap hasil penanganan pengaduan masyarakat | LINK
Laporan dan Tindak Lanjut Evaluasi Penangana DUMAS Pusdik TA 2025 Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat MK Tahun 2025 |
||||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan monitoring evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat secara berkala | LINK
Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025 Pusdik MK Laporan dan Tindak Lanjut Evaluasi Penangana DUMAS Pusdik TA 2025 |
||||||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi senantiasa berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil evalusi pengaduan masyarakat yang masuk | LINK
Tindak lanjut Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025 Pusdik Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat MK RI |
||||||
| 4. | Whistle-Blowing System | 1.5 | ||||||||||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Y/T | Ya | 1 | Mahkamah Konstitusi telah menerapkan WBS dan melaporkan penanganan WBS secara berkala terhadap pengguna layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | LINK
Laporan Penanganan WBS di MK Tahun 2025 Tahun 2026 |
||||||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A/B/C | A | 1 | Penanganan WBS telah dilakukan monitoring evaluasi secara berkala oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan unit kerjanya | LINK
Laporan Penanganan WBS di MK Tahun 2025 Tahun 2026 |
||||||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Panacasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap penanganan WBS terkait yang masuk ke Mahkamah Konstitusi | LINK
Laporan Tindak Lanjut Penanganan WBS di MK Tahun 2025 Tahun 2026 |
||||||
| 5. | Penanganan Benturan Kepentingan | 1.5 | ||||||||||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan identifikasi terhadap benturan kepentingan | LINK
Laporan Monitoring Benturan Kepentingan MK Tahun 2025 |
||||||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan ke seluruh layanan | LINK
Laporan Monitoring Benturan Kepentingan MK Tahun 2025 SK 35.7 Tahun 2018 - Benturan Kepentingan MK |
||||||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan implementasi terhadap penanganan benturan kepentingan | LINK
Laporan Monitoring Benturan Kepentingan MK Tahun 2025 SK 35.7 Tahun 2018 - Benturan Kepentingan MK |
||||||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala | LINK
Laporan Monitoring Benturan Kepentingan MK Tahun 2025 SK 35.7 Tahun 2018 - Benturan Kepentingan MK Tindak lanjut Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2025 |
||||||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | LINK
Laporan Monitoring Benturan Kepentingan MK Tahun 2025 SK 35.7 Tahun 2018 - Benturan Kepentingan MK Tindak Lanjut Evaluasi Penangana Benturan Kepentingan Tahun 2025 |
||||||
| VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 2371 | ||||||||||
| 1. | Standar Pelayanan | 1 | ||||||||||
| a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | A/B/C/D/E | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, termasuk didalamnya Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kebijakan terkait Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan | LINK
Standar Pelayanan Publik Persekjen Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 |
||||||
| b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pancasila dan Konstitusi telah memaklumatkan Standar Pelayanan Publik dan dipublikasikan di website dan media pembelajaran lainnya, termsauk disampaikan pada saat penjelasan teknis kepada peserta pendidikan | LINK
SS Maklumat Pada Website MK Foto Signedge Pusdik SS Maklumat Pada Penjelasan Teknis |
||||||
| c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan reviu secara berkala dan menyusun perbaikan atas Standar Pelayanan berdasarkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat | LINK
Nodin Penyampaian Review Standar Pelayanan Pusdik Draft Persekjen Standar Pelayanan 2026 SKM Tahun 2025 Nodin Permintaan Review Dari SDMO |
||||||
| d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Y/T | Ya | 1 | Standar Pelayanan telah dipublikasikan kepada para pengguna layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | LINK
SS Maklumat Pada Website MK Foto Maklumat Signedge Pusdik SS maklumat dan Standar Pelayanan Pada Penjelasan Teknis Foto Standar Pelayanan Pusdik |
||||||
| 2. | Budaya Pelayanan Prima | 1 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan peningkatan kompetensi melalui Pelatihan pelayanan prima secara berkala bagi pegawainya terutama bagi petugas pemberi layanan, terutama untuk pengelolaan kegiatan pendidikan berbasis e-learning dan bidang lainnya sesuai dengan penugasannya | LINK
Laporan Pengelolaan E-Learning Laporan Kegiatan P3K Pusdik Laporan Coffemorning Tahun 2025-2026 Pelatihan Penangana Serangga dan Hama |
||||||
| b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi memberikan informasi pelayanan yang mudah diakses oleh para pengguna layanan serta telah menggunakan media komunikasi digital dan terhubung dengan sistem informasi untuk peserta pembelajaran | LINK
SS MKLC pada Instagram MK SS MKLC pada Microsite Pusdik SS MKLC Pada Youtube MK SS Layanan MKLC |
||||||
| c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah memiliki kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan dan berlaku untuk semua pegawai termasuk di Pusat Pendidikan dan Konstitusi | LINK
Persekjen Nomor 12 Tahun 2026 Disiplin Kehadiran Pegawai SK Pegawai Teladan MK Tahun 2025 Persekjen Nomor 57 Tahun 2025 Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan |
||||||
| d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak layak, yang tertuang dalam dokumen standar pelayanan | LINK
Standar Pelayanan Penyelenggaraan Publik Persekjen Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 |
||||||
| e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki sarana layanan yang terintegrasi melalui platform Mahkamah Konstitusi Learning Center | LINK
Pengembangan MKLC Tahun 2026 SS MKLC Pada Microsite Pusdik SS Layanan Hubungi Hotline MKLC SS Layanan MKLC Pengembangan dan Evaluasi MKLC 2025 |
||||||
| f. | Terdapat inovasi pelayanan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan berbagai inovasi pelayanan terhadap pengguna layanan dengan mengembangkan sistem informasi bagi peserta pembelajaran dari sistem lama (SIMULTAN) menjadi berbasis pembelajaran berbasis e-learning atau Mahkamah Learning Center yang memberi kemudahan akses kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan pengetahuan tentang Hukum, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta pemanfaatan penggunaan gedung Pusdik melalui PNBP | LINK
Pengembangan MKLC Tahun 2026 SS Layanan Hubungi Hotline MKLC SS MKLC pada Microsite Pusdik SS Layanan dan Fitur MKLC Pengembangan dan Evaluasi MKLC 2025 Rencana Pengembangan MKLC Mobile Apps Rencana PNBP Pusdik |
||||||
| 3. | Pengelolaan Pengaduan | 1 | ||||||||||
| a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memiliki sarana pengaduan dan konsultasi pelayanan melalui berbagai media yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | LINK
SK SPAN Lapor Tahun 2020 SS Fitur SPAN LApor pada Website MKRI SS Lapor/Pengaduan pada Microsite Pusdik |
||||||
| b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A/B/C | A | 1 | Telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi | LINK
SK SPAN Lapor Tahun 2020 SS Fitur SPAN Lapor pada Website MKRI SS Lapor/Pengaduan pada Microsite Pusdik |
||||||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A/B/C | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan evaluasi atas penanganan keluhan dan Konsultasi dari pengguna layanan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi laporan penanganan konsultasi pada setiap penyelenggaraan kegiatan | LINK
Laporan Kegiatan PPHKWN dan BIMTEK 2025-2026 Laporan SKM dan Tindaklanjut Tahun 2025 - 2026 |
||||||
| 4. | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan | 1 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan pembelajaran di setiap periode pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dan telah menyusun Laporan SKM secara berkala | LINK
Laporan SKM dan Tindaklanjut Tahun 2025 - 2026 Pengembangan dan Evaluasi MKLC 2025 Pengembangan MKLC 2026 Laporan Kegiatan dan Bimtek Pusdik Tahun 2025-2026 |
||||||
| b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A/B/C | A | 1 | Hasil SKM telah dipublikasikan melalui berbagai media digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas | LINK
SS Laporan SKM di Microsite beserta Nilainya SS Laporan SKM dapat diakses masyarakat melalui microsite Pusdik |
||||||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A/B/C/D | A | 1 | Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah melakukan tindaklanjut atas hasil SKM | LINK
Laporan SKM dan Tindaklanjut Tahun 2025 - 2026 |
||||||
| 5. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1 | ||||||||||
| a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memanfaatkan sistem informasi dalam membangun MKLC, yang mengintegrasikan seluruh proses layanan pembelajaran guna memberikan kemudahan dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan, hal ini tertuang dalam grand desain laporan pengembangan MKLC | LINK
Pengembangan MKLC 2026 SS Layanan dan Fitur MKLC Laporan Kegiatan PPHKWN dan BIMTEK 2025-2026 Pengembangan dan Evaluasi MKLC 2025 |
||||||
| b. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Y/T | Ya | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah membangun database yang terintegrasi melalui platform MKLC sehingga pengguna layanan dapat menggunakan single sign on untuk seluruh kebutuhan pembelajaran selama penyelenggaraan pendidikan | LINK
Pengembangan MKLC 2026 SS Layanan dan Fitur MKLC Pengembangan dan Evaluasi MKLC 2025 |
||||||
| c. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan secara terus menerus dengan melakukan kegiatan monitoring evaluasi dari pengguna layanan melalui laporan SKM dan saat ini tengah dikembangkan rancangan MKLC dalam bentuk mobile app | LINK
Pengembangan MKLC 2026 Laporan SKM dan Tindaklanjut Tahun 2025 - 2026 Pengembangan dan Evaluasi MKLC 2025 Pengembangan MKLC mobile apps |
||||||
| II. | REFORM | |||||||||||
| I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | 2401 | ||||||||||
| 1. | Komitmen dalam perubahan | 2 | ||||||||||
| a. | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | 0-100% | 100% | 1.00 | Agen Perubahan Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah membuat rencana kerja/tindak | LINK Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2025 Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2026 |
||||||
|
Jumlah | 2 | Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 2 orang pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai Agen Perubahan | SK Agen Perubahan Pusdik Tahun 2025 SK Agen Perubahan Pusdik Tahun 2026 |
||||||||
|
Jumlah | 2 | Agen Perubahan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil merealisasikan dua dari tiga rencana perubahan pada Tahun 2025. Capaian tersebut mencakup internalisasi core values ASN BerAKHLAK melalui dialog kinerja dan coffee morning, serta pengembangan media pembelajaran MKLC (Mahkamah Konstitusi Learning Center). | LINK | ||||||||
| b. | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | 0-100% | 100% | 1.00 | Agen Perubahan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil merealisasikan dua dari tiga rencana perubahan. Capaian tersebut mencakup internalisasi core values ASN BerAKHLAK melalui dialog kinerja dan coffee morning, serta pengembangan media pembelajaran MKLC (Mahkamah Konstitusi Learning Center). | LINK | ||||||
|
Jumlah | 2 | Agen Perubahan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil merealisasikan dua dari tiga rencana perubahan. Capaian tersebut mencakup internalisasi core values ASN BerAKHLAK melalui dialog kinerja dan coffee morning, serta pengembangan media pembelajaran MKLC (Mahkamah Konstitusi Learning Center). | LINK | ||||||||
|
Jumlah | 2 | Agen Perubahan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil merealisasikan dua dari tiga rencana perubahan. Capaian tersebut mencakup internalisasi core values ASN BerAKHLAK melalui dialog kinerja dan coffee morning, serta pengembangan media pembelajaran MKLC (Mahkamah Konstitusi Learning Center). | LINK | ||||||||
| 2. | Komitmen Pimpinan | 1 | ||||||||||
| a. | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | A/B/C/D/E | A | 1 | Pimpinan di Mahkamah Konstitusi telah memiliki komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, salah satunya tercapainya capaian target pembangunan zona integritas menuju WBBM di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja | LINK | ||||||
| 3. | Membangun Budaya Kerja | 1 | ||||||||||
| a. | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa membangun budaya kerja yang positif dan profesionalitas dalam tugas sehari-hari sesuai dengan Core Value ASN BerAKHLAK dalam bentuk kegiatan Coffee Morning sebagai sarana internalisasi serta telah dituangkan dalam standar operasional layanan pendidikan dan dokumen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan | LINK | ||||||
| II. | PENATAAN TATALAKSANA | 2409 | ||||||||||
| 1. | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0.5 | ||||||||||
| a. | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | A/B/C/D | A | 1 | Telah disusun peta proses bisnis disesuaikan dengan proses penyederhanaan jabatan di Mahkamah Konstitusi | LINK Persekjen tentang Peta Proses Bisnis di MK Penyederhanaan Jabatan melalui usulan perubahan SOTK Pusdik oleh Biro SDMO Reviu usulan penyederhanaan jabatan melalui SOTK Pusdik |
||||||
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1 | ||||||||||
| a. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | A/B/C | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengimplementasikan SPBE yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi peserta pembelajaran untuk memberikan kemudahan pelayanan kegiatan pendidikan dari registrasi hingga peserta mendapatkan sertifikat melalui single sign on sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | LINK Laporan Pengembangan dan Evaluasi MKLC Tahun 2025 Laporan Pengembangan MKLC Tahun 2026 |
||||||
| b. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | A/B/C | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sistem informasi menggunakan SPBE yang terintegrasi untuk semua unit kerja guna memberikan kemudahan pelayanan internal organisasi yang lebih baik, termasuk salah satunya kemudahan pelaksanaan pembelajaran bagi pegawai MK melalui MKLC | LINK Laporan kegiatan PPHKWN bagi PPPK MK Laporan Kegiatan PPHKWN bagi PNS MK |
||||||
| 3. | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2 | ||||||||||
| a. | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A/B/C/D/E | A | 1 | Transformasi digital pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah diwujudkan dengan pembelajaran berbasis e-learning melalui platform MKLC, sehingga memberikan dampak dan nilai yang optimal dalam pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan evaluasi | LINK Layanan Aplikasi MKLC Tim pelaksana e-learning MKLC Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi MKLC 2025 Rencana Pengembangan MKLC 2026 |
||||||
| b. | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A/B/C/D/E | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah melakukan transformasi digital dalam bidang administrasi melalui sistem informasi yang terintegrasi sehingga pelaksanaan kinerja di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi lebih efektif dan efisien | LINK Sistem Informasi Internal MK |
||||||
| c. | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A/B/C/D/E | A | 1 | Mahkamah Konstitusi telah melakukan transformasi digital dalam bidang pelayanan publik melalui sistem informasi yang terintegrasi sehingga layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki aksesibilitas yang lebih baik | LINK Layanan publik melalui Halo MKLC Layanan pendidikan melalui MKLC Layanan melalui website MK |
||||||
| III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | 2419 | ||||||||||
| 1. | Kinerja Individu | 1.5 | ||||||||||
| a. | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | A/B/C | A | 1 | Ukuran kinerja individu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berorientasi pada hasil dan disesuaikan pada levelnya | LINK PK Pusdik Indikator Kinerja Utama MK Indikator Kinerja berbasis SMART |
||||||
| 2. | Assessment Pegawai | 1.5 | ||||||||||
| a. | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | A/B/C | A | 1 | Hasil assesment pegawai diukur melalui beberapa indikator dalam manajemen talenta, telah dijadikan bahan pertimbangan dalam mutasi dan pengembangan karir pegawai | LINK Persekjen Manajemen Talenta MK Pengukuran Kompetensi pegawai melalui penilaian 360 Derajat Tim Pelaksana dan Evaluator Manajemen Talenta MK |
||||||
| 3. | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2 | ||||||||||
| a. | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | 0-100% | 100% | 1.00 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa berkomitmen untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui evaluasi setiap bulannya | LINK | ||||||
|
Jumlah | 1 | Terdapat satu orang pegawai Pusat Pancasila dan Konstitusi yang melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2024 | |||||||||
|
Jumlah | Tidak ada pelanggaran disiplin oleh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi periode Tahun 2025 | ||||||||||
|
Jumlah | Tidak ada pelanggaran disiplin oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku | ||||||||||
| IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 2426 | ||||||||||
| 1. | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | 2 | ||||||||||
| a. | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | 0-100% | 100% | 1.00 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki capaian kinerja 109,97 persen pada tahun 2025 | LINK Laporan Kinerja Pusdik Tahun 2025 |
||||||
|
Jumlah | 2 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 2 Sasaran Kinerja, yaitu Meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, serta Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | |||||||||
|
Jumlah | 2 | Capaian sasaran strategis pertama mencapai 103,22 persen, sedangkan capaian sasaran strategis kedua mencapai 112,86 persen | |||||||||
| 2. | Pemberian Reward and Punishment | 1.5 | ||||||||||
| a. | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | A/B/C/D | A | 1 | Hasil capaian/monitoring kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah menjadi unsur dalam pemberian reward dan punishment | LINK | ||||||
| 3. | Kerangka Logis Kinerja | 1.5 | ||||||||||
| a. | Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun penjejangan kinerja (cascading) yang diturunkan dari Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi dan memiliki keterkaitan hingga level staf | LINK Indikator Kinerja Utama MK Cascading Kinerja Pusdik 2026 |
||||||
| V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 2433 | ||||||||||
| 1. | Mekanisme Pengendalian | 0 | ||||||||||
| a. | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | A/B/C/D/E | A | 1 | Telah dilakukan mekanisme pengendalian melalui pengawasan secara berjenjang yang terintegrasi dalam satu sistem mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan atas suatu aktivitas kerja | LINK Manajemen Risiko Pusdik secara berjenjang |
||||||
| 2. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3 | ||||||||||
| a. | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | 0-100% | 100% | 1.00 | Tidak ada pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | LINK Laporan Dumas Semester 1 Tahun 2025 Laporan Dumas Semester II Tahun 2025 Tindak Lanjut Penanganan Dumas Tahun 2025 |
||||||
|
Jumlah | Tidak terdapat pegaduan masyarakat di Pusdik | ||||||||||
|
Jumlah | Tidak terdapat pegaduan masyarakat di Pusdik | ||||||||||
|
Jumlah | Tidak terdapat pegaduan masyarakat di Pusdik | ||||||||||
| 3. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2 | ||||||||||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | 0 | ||||||||||
| a. | Persentase penyampaian LHKPN | 0-100% | 100% | 1.00 | Seluruh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaporkan LHKPN secara periodik tiap tahunnya. | LINK Nota Dinas Laporan Kepatuhan Penyampaian LHKPN Pegawai MK 2025 Laporan Kepatuhan Pelaporan LHKPN Pegawai MK Tahun 2025 mencapai 100 persen |
||||||
| b. | Jumlah yang harus melaporkan | Jumlah | 15 | 15.00 | ||||||||
|
Jumlah | 1 | Kapusdik | |||||||||
|
Jumlah | 6 | 2 Orang Struktural Eselon III dan 4 Orang Struktural Eselon IV | |||||||||
|
Jumlah | 8 | 3 Orang JFPH dan 5 Orang Jabatan Fungsional lainnya | |||||||||
| d. | Jumlah yang sudah melaporkan | Jumlah | 15 | 15.00 | ||||||||
| a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN) | 0 | ||||||||||
| a. | Persentase penyampaian Non LHKPN | 0-100% | 0.00 | |||||||||
| b. | Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN) | Jumlah | 0.00 | |||||||||
|
Jumlah | |||||||||||
|
Jumlah | |||||||||||
|
Jumlah | |||||||||||
| d. | Jumlah yang sudah melaporkan | Jumlah | 0.00 | |||||||||
| VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 2443 | ||||||||||
| 1. | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2.5 | ||||||||||
| a. | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
A/B/C/D | A | 1 | Pusat Pancasila dan Konstitusi telah melakukan upaya dan Inovasi yang senantiasa mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan dituangkan melalui standar pelayanan penyelenggaraan pendidikan | LINK | ||||||
| b. | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi |
0-100% | 100% | 1.00 | LINK | |||||||
|
Jumlah | 1 | LINK | |||||||||
|
Jumlah | 1 | LINK | |||||||||
| 2. | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2.5 | ||||||||||
| a. | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | A/B/C/D | A | 1 | Penanganan pengaduan layanan dalam kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui media digital sehingga Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat dengan cepat merespon dan dilakukan monitoring secara berkala | LINK | ||||||
| B | HASIL | |||||||||||
| I. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | |||||||||||
| 1. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 17.5 | 0-4 | 3.81 | 3.81 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan Survei untuk mengukur Persepsi Anti Korupsi terhadap pengguna layanan | LINK Laporan SPAK dan SPKP Pusdik Tahun 2026 |
|||||
| 2. | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5 | 0-100% | 100% | 1.00 | Capaian Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan | LINK Laporan Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 |
|||||
| II. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | |||||||||||
| 1. | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 17.5 | 0-4 | 3.65 | 3.65 | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan Survei Kualitas Pelayanan terhadap pengguna layanan | LINK Laporan SPAK dan SPKP Pusdik Tahun 2026 |
|||||