Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Berangkat dari persamaan pandangan para pimpinan lembaga negara pada pertemuan tanggal 24 Mei 2011 di Mahkamah Konstitusi, yang menghendaki perlunya dilakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia, maka para pimpinan lembaga negara menyepakati untuk mendirikan sebuah lembaga yang dapat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi untuk warga negara Indonesia. Atas dasar pertemuan itulah, maka lahir Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2013, dengan tujuan untuk:

  1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat
  2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan menyamakan persepsi mengenai konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan dengan tujuan menjadi center of excellence. Keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga. Dengan didirikannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menggagas dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepribadian masyarakat.

Simultan

Simultan

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

  • Profil Peserta
  • Booklet Kegiatan
  • Materi Kegiatan
  • Manajemen Kamar
  • Pre-Test dan Post-Test
  • Kuesioner Evaluasi
  • E-Sertifikat

   Login   

Kegiatan

Kegiatan

KALENDER AKADEMIK


Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Peningkatan Pemahaman HKWN

Bimbingan Teknis Hukum Acara MK

Lomba/Kompetisi

Seminar/Lokakarya/Halaqoh

Kegiatan Lain

Libur
STATISTIK

Ketua MK: Samakan Persepsi Advokat Hadapi PHPU 2024

Senin, 11 Desember 2023 | 21:58 WIB

Bogor, Humas Mkri - Ketua Mahkamah Konstitusi (Mk) Suhartoyo Mengatakan, Menjelang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Perlu Persamaan Persepsi Para Advokat Dalam Menghadapi Penanganan Sengketa Hasil Pemilu. Suhartoyo Menyampaikan Hal Itu Dalam Bimbingan Teknis ...

Tim Sukses Capres-Cawapres Ikuti Bimtek Perselisihan Hasil Pemilu

Senin, 04 Desember 2023 | 17:25 WIB

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Dari Tiga Pasangan Calon Presiden Dan ...

Pengaruh Advokat terhadap Putusan MK

Rabu, 29 November 2023 | 20:42 WIB

Jakarta, Humas Mkri Kepala Bidang Program Dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi (Pusdik Mk) Mahkamah Konstitusi (Mk) Nanang Subekti Menutup Secara Resmi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ...

MK Gelar Lokakarya Teknis Administrasi Yustisial Persiapan PHPU 2024

Kamis, 23 November 2023 | 21:34 WIB

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menggelar Lokakarya Yustisial Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas Dan/Atau Pegawai Tahun 2023. Sekretaris Jenderal Mk Heru ...

Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu bagi KPU Angkatan V Resmi Ditutup

Kamis, 23 November 2023 | 14:19 WIB

Bogor, Humas Mkri Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Angkatan V, Memasuki Hari Terakhir. Kegiatan Ini Secara Resmi Ditutup Oleh Kepala Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian ...

Sarana Pengaduan

Sarana Pengaduan

Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut penyaluran tindaklanjut, pengarsipan, pemantauan dan pelaporan. Pengadu adalah seluruh pihak baik warganegara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada Pengelola pengaduan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan di bidang Komunikasi dan informatika, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun sarana pengaduan bisa melalui link dibawah ini:

Kontak

Kontak Kami

Lokasi:

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750

Telepon:

(021) 2352 9000 ext. 18979

Whatsapp:

085157929660

Jam Kerja:

Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB

Jumat : 07.00 s.d. 16.00 WIB

Sabtu dan Minggu : Libur

Saran / Masukkan

Kirim Saran / Masukan disini