Bimtek PHPU bagi Kader PKS Resmi Ditutup

Diunggah pada : thursday , 11 May 2023 00:00

BOGOR, HUMAS MKRI – Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi ditutup pada Kamis (11/5/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.  Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Elisabeth yang mewakili Sekretaris Jenderal MK dalam sambutannya mengatakan, pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta sebagai sarana menegakkan demokrasi.

Menurut Elisabeth, pelaksanaan bimtek ini didasarkan pada pemikiran keberhasilan MK dalam melaksanakan kewenangannya menyelesaikan perkara PHPU, ditentukan juga oleh pemahaman dari para pihak yang akan berperkara di MK. Dalam bimtek ini, para peserta telah mendapatkan materi-materi penting terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan diharapkan dapat memahami prosedur beracara di MK.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainuddin Paru mengatakan Pusdik Pancasila dan Konstitusi merupakan tempat yang nyaman dan mencerahkan bagi para peserta sehingga seluruh peserta tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Lebih lanjut, ia mengatakan kegiatan bimtek yang dilakukan MK merupakan kesempatan yang terbaik bagi seluruh partai politik karena memberikan fasilitas pendidikan untuk belajar lebih banyak mengenai proses advokasi dan pembelaan.

“Hari ini adalah hari terakhir, mudah-mudahan ini bukan akhir dari proses pembelajaran kita untuk belajar lebih hanyak lagi tentang bagaimana kita bisa bekerja dan melakukan pembelaan terhadap perselisihan hasil pemilu yang nanti dialami PKS,” ujar Zainuddin.

Zainuddin juga mengungkapkan kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi PKS dalam menghadapi Pemilu 2024. Zainuddin berharap semoga PKS tidak perlu ke MK akibat adanya pelanggaran. Namun demikian, pada praktiknya di setiap pemilu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Berdasar pengalaman berperkara di MK sejak 2004, PKS banyak mengembalikan kembali perolehan suara yang hilang.

“Dinamika dan kekacauan terjadi di semua tingkatan, oleh karena itu kedewasaan politik menjadi modal untuk mengantarkan pemimpin, baik presiden maupun anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Provinsi,” Kata Zainuddin.

Sebelumnya, Alex Pigai mewakili DPW PKS Papua Tengah yang mewakili para peserta  menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi PKS untuk menghadapi potensi PHPU Tahun 2024. Dikatakan oleh Alex, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini membuat para peserta menjadi paham Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Untuk diketahui, Bimtek PHPU Tahun 2024 bagi PKS digelar selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis (8 – 11/5/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Kegiatan yang diikuti sebanyak 138 orang kader PKS memberikan sejumlah materi terkait pelaksanaan PHPU Tahun 2024, di antaranya Hukum Acara MK; Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; dan lainnya. Tak hanya itu, peserta bimtek juga akan mempraktikkan materi yang diberikan. Beberapa narasumber hadir di antaranya Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, dan lainnya. (*)

Penulis: Ilham M.W.
Editor: Lulu Anjarsari P.