LKE WBK

PENILAIAN   PILIHAN JAWABAN NILAI % URAIAN JAWABAN BUKTI
PROSES              
I. MANAJEMEN PERUBAHAN              
I. Managemen Perubahan              
  1. Komitmen dalam perubahan 2            
  1. Penyusunan Tim Kerja 0.5            
    a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)   0-100% 0.00  
    a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah membentuk tim pembangunan zona integritas melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 181 Tahun 2021 tentnag Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 Link
    b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melibatkan selaruh pegawai dalam tim pembangunan zona integritas yang dibagi kedalam 6 area perubahan sesuai dengan pengalaman jabatan pegawai yang ditugaskan. LINK
    b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen   0-100% 0.00  
  2. Rencana Pembangunan Zona Integritas 1            
  2. Komitmen Pimpinan 1            
    a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan   A/B/C/D/E 0  
    a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan telah menyusun rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang telah disahkan melalui Nota DInas Nomor 84/2600/OT.03/04/2021 perihal Penyampaian Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Unit Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 LINK
    b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang didalamnya terdapat target-target prioritas yang sejalan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. LINK
    c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memanfaatkan seluruh media komunikasi dan media sosial untuk sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pengguna layanan dan tim pembangunan zona integritas. LINK
  3. Membangun Budaya Kerja 1            
  3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1            
    a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan seluruh rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas yang dapat dilihat dalam laporan pelaksanaan yang disusun setiap akhir tahun. LINK
    a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari   A/B/C/D 0  
    b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas LINK
    c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas LINK
  4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5            
    a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan role model yang bertugas sebagai teladan dan contoh bagi bawahan yang dipimpinnya dan pemberi motivasi kepada pegawai kearah yang baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui SK Sekjen MK Nomor 220 Tahun 2021 tentang Role Model Pimpinan Dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 LINK
    b. Sudah ditetapkan agen perubahan   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menugaskan 2 orang agen perubahan yang bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Sekjen MK Nomor 200 Tahun 2021 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 LINK
    c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi membangun lingkungan dan budaya kerja yang searah dengan nilai-nilai organisasi Mahkamah Konstitusi yaitu : 1) Nilai Religiusitas, 2) Nilai Intgritas, dan 3) Nilai Profesionalitas LINK
    d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM   A/B/C/D A 1   Seluruh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas unit kerja sebagaiamana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 181 Tahun 2021 tentnag Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 LINK
II. PENATAAN TATALAKSANA              
II. PENATAAN TATALAKSANA              
  1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.5            
  1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1            
    a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun SOP seluruh pegawai yang diselaraskan dengan peta proses bisnis Mahkamah Konstitusi LINK
    a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan   A/B/C/D/E 0  
    b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan   A/B/C/D/E A 1   Seluruh proses bisnis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan untuk mendukung pelayanan yang optimal LINK
    c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi   A/B/C/D/E A 1   SOP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi saat ini LINK
  2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2            
  2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1            
    a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien   A/B/C 0  
    a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi   A/B/C A 1   Pengukuran Kinerja di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi e--kinerja dan penilaian skp pegawai melalui dashboard pegawai LINK
    b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi   A/B/C A 1   Operasional manajemen SDM di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi melalui dashboard pegawai LINK
    b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien   A/B/C 0  
    c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi   A/B/C A 1   Pemberian layanan kepada publik di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menggunakan teknologi informais melalui aplikasi SIMULTAN dan Microsite LINK
    d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik LINK
  3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2            
  3. Keterbukaan Informasi Publik 0.5            
    a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   A/B/C/D/E 0  
    a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan   A/B/C A 1   Mahkamah Konstitusi telah menyusun kebijakan keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh seluruh unit kerja LINK
    b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait keterbukaan informasi publik melalui media yang dikelola oleh unit kerja LINK
    b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   A/B/C/D/E 0  
    c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   A/B/C/D/E 0  
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR              
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR              
  1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 0.25            
  1. Kinerja Individu 1.5            
    a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya   A/B/C 0  
    a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan   Y/T Ya 1   Kebutuhan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan mengacu kepada peta jabatan yang telah disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi LINK
    b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan   A/B/C/D A 1   Penempatan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun dan diajukan ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi LINK
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang ditempatkan telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja LINK
  2. Pola Mutasi Internal 0.5            
  2. Assessment Pegawai 1.5            
    a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan   Y/T Ya 1   Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan LINK
    a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai   A/B/C 0  
    b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan   A/B/C/D/E A 1   Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan LINK
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai kaitannya dengan perbaikan kinerja unit kerja LINK
  3. Pelanggaran Disiplin Pegawai 2            
  3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 1.25            
    a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai   0-100% 0.00  
    a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan analisis kebutuhan diklat kepada seluruh pegawai yang kemudian disampaikan melalui nota dinas usulan kebutuhan diklat ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi LINK
    b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai   A/B/C/D A 1   Rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai LINK
    c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan   A/B/C/D A 1   persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 20% LINK
    d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya   A/B/C/D A 1   Seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya LINK
    e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai LINK
    f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja   A/B/C A 1   Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala LINK
  4. Penetapan kinerja individu 2            
    a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi   A/B/C/D A 1   Seluruh penetapan kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) LINK
    b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya   A/B/C/D A 1   Seluruh ukuran kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya LINK
    c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik   A/B/C/D/E A 1   Pengukuran kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilakukan secara berkala setiap bulan LINK
    d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward   Y/T Ya 1   Hasil penilaian kinerja individu di Mahkamah Konstitusi telah dijadikan dasar untuk pemberian reward LINK
  5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 0.75            
    a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi LINK
  6. Sistem Informasi Kepegawaian 0.25            
    a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala   A/B/C A 1   Data informasi kepegawaian di Mahkamah Konstitusi dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai secara realtime LINK
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS              
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS              
  1. Keterlibatan pimpinan 2.5            
  1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2            
    a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan   A/B/C A 1   Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang LINK
    a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih   0-100% 0.00  
    b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja   A/B/C A 1   Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai LINK
    c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala   A/B/C/D A 1   Pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan secara berkala LINK
  2. Pemberian Reward and Punishment 1.5            
  2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.5            
    a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang yang sesuai dengan tujuan organisasi LINK
    a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi   A/B/C/D 0  
    b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil   Y/T Ya 1   seluruh dokumen perencanaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berorientasi hasil LINK
    c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 133.1 Tahun 2020 tentang Penetapan IKU MK, IKU Kepaniteraan dan Sekjen serta IKU Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020-2024 LINK
    d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART   A/B/C/D A 1   Seluruh indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah SMART LINK
    e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu   Y/T Ya 1   Laporan Kinerja unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah disusun tepat waktu sebelum tenggat yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan LINK
    f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja   A/B/C A 1   Seluruh pelaporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memberikan informasi tentang kinerja LINK
    g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja   Y/T Ya 1   Mahkamah Konstitusi terus meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja LINK
    h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja   A/B/C A 1   Pengelolaan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan oleh SDM yang kompeten LINK
  3. Kerangka Logis Kinerja 1.5            
    a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?   A/B/C/D 0  
V. PENGUATAN PENGAWASAN              
V. PENGUATAN PENGAWASAN              
  1. Mekanisme Pengendalian 0            
  1. Pengendalian Gratifikasi 1.5            
    a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi   A/B/C A 1   LINK
    a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang   A/B/C/D/E 0  
    b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan   A/B/C/D A 1   LINK
  2. Penanganan Pengaduan Masyarakat 3            
  2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5            
    a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat   0-100% 0.00  
    a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   A/B/C/D/E A 1   LINK
    b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan   A/B/C/D/E A 1   LINK
    c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi   A/B/C A 1   LINK
    d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait   A/B/C A 1   LINK
  3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2            
  3. Pengaduan Masyarakat 1.5            
    a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)   0  
    a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   A/B/C A 1   LINK
    b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti   Y/T Tidak 0   LINK
    b. Persentase penyampaian LHKPN   0-100% 0.00  
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   A/B/C A 1   LINK
    c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)   0  
    d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   A/B/C A 1   LINK
    d. Persentase penyampaian LHKASN   0-100% 0.00  
  4. Whistle-Blowing System 1.5            
    a. Whistle Blowing System telah diterapkan   Y/T Ya 1   LINK
    b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System   A/B/C A 1   LINK
    c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti   A/B/C A 1   LINK
  5. Penanganan Benturan Kepentingan 1.5            
    a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama   A/B/C/D A 1   LINK
    b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi   A/B/C/D A 1   LINK
    c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan   A/B/C/D A 1   LINK
    d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan   A/B/C A 1   LINK
    e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti   A/B/C A 1   LINK
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK              
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK              
  1. Standar Pelayanan 1            
  1. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.5            
    a. Terdapat kebijakan standar pelayanan   A/B/C/D/E A 1   LINK
    a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
  A/B/C/D 0  
    b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
  0-100% 0.00  
    b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan   A/B/C/D A 1   LINK
    c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan   A/B/C/D A 1   LINK
    d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan   Y/T Ya 1   LINK
  2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 2.5            
  2. Budaya Pelayanan Prima 1            
    a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima   A/B/C/D/E A 1   LINK
    a. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab   A/B/C/D 0  
    b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media   A/B/C/D A 1   LINK
    c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan   A/B/C/D A 1   LINK
    d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar   A/B/C/D A 1   LINK
    e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi   A/B/C/D 0   LINK
    f. Terdapat inovasi pelayanan   A/B/C/D/E 0  
  3. Pengelolaan Pengaduan 1            
    a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!   A/B/C/D/E 0  
    b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan   A/B/C 0  
    c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi   A/B/C 0  
  4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1            
    a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan   A/B/C/D/E A 1   LINK
    b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka   A/B/C A 1   LINK
    c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat   A/B/C/D A 1   LINK
  5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1            
    a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan   A/B/C/D 0  
    b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi   Y/T 0  
    c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus   A/B/C 0  
HASIL              
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL              
  1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 17.5 0-4 3.78   LINK
  2. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya 5 0-100% 1.00   LINK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA              
  1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 17.5 0-4 3.77   LINK
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750
(021) 2352 9000 ext. 18979
[email protected]



Jam Kerja
Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB
Jumat : 07.00 s.d. 16.00 WIB
Sabtu dan Minggu : Libur



SARAN / MASUKAN


© Copyright 2014-2020 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.