LKE WBBM

PENILAIAN   PILIHAN JAWABAN NILAI % URAIAN JAWABAN BUKTI
PROSES              
I. Managemen Perubahan              
  1. Tim Kerja 1            
    a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah membentuk tim pembangunan zona integritas melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 181 Tahun 2021 tentnag Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 LINK
    b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas?   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melibatkan selaruh pegawai dalam tim pembangunan zona integritas yang dibagi kedalam 6 area perubahan sesuai dengan pengalaman jabatan pegawai yang ditugaskan. LINK
  2. Rencana Pembangunan Zona Integritas 2            
    a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan telah menyusun rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang telah disahkan melalui Nota DInas Nomor 84/2600/OT.03/04/2021 perihal Penyampaian Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Unit Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 LINK
    b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang didalamnya terdapat target-target prioritas yang sejalan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. LINK
    c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memanfaatkan seluruh media komunikasi dan media sosial untuk sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pengguna layanan dan tim pembangunan zona integritas. LINK
  3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 2            
    a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan seluruh rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas yang dapat dilihat dalam laporan pelaksanaan yang disusun setiap akhir tahun. LINK
    b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas?   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas LINK
    c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas LINK
  4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 3            
    a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan role model yang bertugas sebagai teladan dan contoh bagi bawahan yang dipimpinnya dan pemberi motivasi kepada pegawai kearah yang baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui SK Sekjen MK Nomor 220 Tahun 2021 tentang Role Model Pimpinan Dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 LINK
    b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menugaskan 2 orang agen perubahan yang bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Sekjen MK Nomor 200 Tahun 2021 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 LINK
    c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi membangun lingkungan dan budaya kerja yang searah dengan nilai-nilai organisasi Mahkamah Konstitusi yaitu : 1) Nilai Religiusitas, 2) Nilai Intgritas, dan 3) Nilai Profesionalitas LINK
    d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?   A/B/C/D A 1   Seluruh Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas unit kerja sebagaiamana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 181 Tahun 2021 tentnag Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 LINK
II. PENATAAN TATALAKSANA              
  1. prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 2            
    a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun SOP seluruh pegawai yang diselaraskan dengan peta proses bisnis Mahkamah Konstitusi LINK
    b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?   A/B/C/D/E A 1   Seluruh proses bisnis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan untuk mendukung pelayanan yang optimal LINK
    c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi?   A/B/C/D/E A 1   SOP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi saat ini LINK
  2. E-Office 4            
    a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?   A/B/C A 1   Pengukuran Kinerja di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi e--kinerja dan penilaian skp pegawai melalui dashboard pegawai LINK
    b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?   A/B/C A 1   Operasional manajemen SDM di Mahkamah Konstitusi telah menggunakan teknologi informasi melalui dashboard pegawai LINK
    c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?   A/B/C A 1   Pemberian layanan kepada publik di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menggunakan teknologi informais melalui aplikasi SIMULTAN dan Microsite LINK
    d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, manajemen SDM dan pemberian layanan kepada publik LINK
  3. Keterbukaan Informasi Publik 1            
    a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan?   A/B/C A 1   Mahkamah Konstitusi telah menyusun kebijakan keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh seluruh unit kerja LINK
    b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik?   A/B/C A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait keterbukaan informasi publik melalui media yang dikelola oleh unit kerja LINK
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM              
  1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 0.5            
    a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?   Y/T Ya 1   Kebutuhan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan mengacu kepada peta jabatan yang telah disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi LINK
    b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?   A/B/C/D A 1   Penempatan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun dan diajukan ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi LINK
    c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang ditempatkan telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja LINK
  2. Pola Mutasi Internal 1            
    a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?   Y/T Ya 1   Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan LINK
    b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?   A/B/C/D/E A 1   Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan LINK
    c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai kaitannya dengan perbaikan kinerja unit kerja LINK
  3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 2.5            
    a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan analisis kebutuhan diklat kepada seluruh pegawai yang kemudian disampaikan melalui nota dinas usulan kebutuhan diklat ke Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi LINK
    b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?   A/B/C/D A 1   Rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai LINK
    c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?   A/B/C/D A 1   persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 20% LINK
    d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?   A/B/C/D A 1   Seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya LINK
    e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai LINK
    f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?   A/B/C A 1   Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala LINK
  4. Penetapan kinerja individu 4            
    a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?   A/B/C/D A 1   Seluruh penetapan kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) LINK
    b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya?   A/B/C/D A 1   Seluruh ukuran kinerja individu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya LINK
    c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?   A/B/C/D/E A 1   Pengukuran kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilakukan secara berkala setiap bulan LINK
    d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)?   Y/T Ya 1   Hasil penilaian kinerja individu di Mahkamah Konstitusi telah dijadikan dasar untuk pemberian reward LINK
  5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 1.5            
    a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?   A/B/C/D A 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi LINK
  6. Sistem Informasi Kepegawaian 0.5            
    a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?   A/B/C A 1   Data informasi kepegawaian di Mahkamah Konstitusi dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai secara realtime LINK
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS              
  1. Keterlibatan pimpinan 5            
    a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?   A/B/C A 1   Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang LINK
    b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja?   A/B/C A 1   Seluruh pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai LINK
    c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?   A/B/C/D A 1   Pimpinan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan secara berkala LINK
  2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 5            
    a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang yang sesuai dengan tujuan organisasi LINK
    b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?   Y/T Ya 1   seluruh dokumen perencanaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berorientasi hasil LINK
    c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?   Y/T Ya 1   Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memiliki Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 133.1 Tahun 2020 tentang Penetapan IKU MK, IKU Kepaniteraan dan Sekjen serta IKU Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020-2024 LINK
    d. Apakah indikator kinerja telah SMART ?   A/B/C/D A 1   Seluruh indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah SMART LINK
    e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?   Y/T Ya 1   Laporan Kinerja unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah disusun tepat waktu sebelum tenggat yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan LINK
    f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?   A/B/C A 1   Seluruh pelaporan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memberikan informasi tentang kinerja LINK
    g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?   Y/T Ya 1   Mahkamah Konstitusi terus meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja LINK
    h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?   A/B/C A 1   Pengelolaan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan oleh SDM yang kompeten LINK
V. PENGUATAN PENGAWASAN              
  1. Pengendalian Gratifikasi 3            
    a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi?   A/B/C A 1   LINK
    b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?   A/B/C/D A 1   LINK
  2. Penerapan SPIP 3            
    a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi?   A/B/C/D/E A 1   LINK
    b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?   A/B/C/D/E A 1   LINK
    c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi?   A/B/C A 1   LINK
    d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait?   A/B/C A 1   LINK
  3. Pengaduan Masyarakat 3            
    a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan?   A/B/C A 1   LINK
    b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
  0-100% 100% 1.00   LINK
    c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat?   A/B/C A 1   LINK
    d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?   A/B/C A 1   LINK
  4. Whistle-Blowing System 3            
    a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?   Y/T Ya 1   LINK
    b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan?   A/B/C A 1   LINK
    c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System?   A/B/C A 1   LINK
    d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti?   A/B/C A 1   LINK
  5. Penanganan Benturan Kepentingan 3            
    a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?   A/B/C/D A 1   LINK
    b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi?   A/B/C/D A 1   LINK
    c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan?   A/B/C/D A 1   LINK
    d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?   A/B/C A 1   LINK
    e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti?   A/B/C A 1   LINK
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK              
  1. Standar Pelayanan 3            
    a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan?   A/B/C A 1   LINK
    b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan?   A/B/C/D/E A 1   LINK
    c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan?   A/B/C/D/E A 1   LINK
    d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP?   A/B/C A 1   LINK
  2. Budaya Pelayanan Prima 4            
    a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima?   A/B/C/D A 1   LINK
    b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media?   A/B/C A 1   LINK
    c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?   A/B/C A 1   LINK
    d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi?   A/B/C/D A 1   LINK
    e. Apakah terdapat inovasi pelayanan?   A/B/C/D/E 0   LINK
  3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 3            
    a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan?   A/B/C A 1   LINK
    b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka?   A/B/C A 1   LINK
    c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat?   A/B/C/D A 1   LINK
HASIL              
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN              
  1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 15 0-4 3.78 3.78   LINK
  2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti 5 0-100% 100% 1.00   LINK
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK              
  1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 20 0-4 3.77 3.77   LINK
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750
(021) 2352 9000 ext. 18979
[email protected]



Jam Kerja
Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB
Jumat : 07.00 s.d. 16.00 WIB
Sabtu dan Minggu : Libur



SARAN / MASUKAN


© Copyright 2014-2020 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.