Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus semangat dan memiliki integritas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa serta gugatan hasil pemilu serentak di 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Bawaslu angkatan IV, Senin (3/1) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Lebih lanjut, Anwar memberi nasihat kepada anggota Bawaslu agar berkata jujur terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam pemilu serentak tersebut. “Katakanlah yang sejujurnya walau itu pahit, harus diucapkan sejujur-jujurnya oleh semua komisioner ataupun anggota bawaslu pusat maupun di daerah provinsi/ kabupaten/ kota,” ujarnya di hadapan 146 peserta.

Anwar juga menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab Bawaslu telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, namun sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Ke depan, tantangan Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh seperti Bawaslu ini, berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu.

Anwar menjelaskan, berbeda dengan sebelumnya, Pemilu 2019 akan berjalan serentak. Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berjalan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. “Artinya dalam pemungutan suara nanti, pemilih akan mendapatkan lima surat suara yang akan dimasukkan ke dalam lima kotak suara. Berbeda dengan sebelumnya juga, meski kegiatannya sama, Pemilu 2019 diatur lebih lama dan yang paling sulit di dunia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Anwar menyebut setumpuk tantangan yang akan dihadapi menjelang pemilu serentak, seperti tantangan geografis lokasi Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, banyaknya suku maupun bahasa daerah. Selain itu, kesulitan yang dihadapi oleh tim bawaslu, seperti masalah data penduduk yang kurang valid. Lanjut Anwar, hingga saat ini bawaslu telah menemukan 1.247 dugaan pelanggaran pemilu selama 2018, 331 di antaranya bersumber dari laporan masyarakat dan 916 dari temuan Bawaslu.

Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. (Bayu/Agung)