Pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dititikberatkan pada peningkatan pemahaman mengenai hak-hak konstitusional warga negara, konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Penyelenggara Pemilu;
3. Pendidikan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan;
4. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Organisasi Keagamaan;
5. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Lembaga Penegak Hukum;
6. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Guru dan Dosen;
7. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Pemuda dan Mahasiswa;
8. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK bagi Penyelenggara Negara Pusat dan Daerah;
9. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK tentang Pengarusutamaan Gender/Kesetaraan Gender.

Selain itu, peningkatan kemampuan teknis juga dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknis meliputi:

1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif;
2. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah: Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Upaya peningkatan kemampuan menganalisis terkait Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi juga dilakukan kepada para akademisi, melalui:

1. Fasilitasi Praktik Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Perguruan Tinggi;
2. Fasilitasi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKN Se-Indonesia;
3. Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia;
4. Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi (Moot Court)

Bentuk-bentuk kegiatan yang dikembangkan dalam Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara meliputi:

1. Pendididikan dan Pelatihan (Diklat) atau Sosialisasi;
2. Bimbingan Teknis (Bimtek);
3. Seminar, Lokakarya, Workshop, dan Diskusi;
4. Training of Trainer;
5. Penerbitan Buku Pendidikan;
6. Penerbitan dan Pengembangan Modul Pendidikan;
7. E-Learning (Pemanfaatan teknologi informasi video conference, internet, dan sebagainya).